Gubernur Jabar akan Kirim Siswa Nakal ke Barak Militer, Pergunu: Perlu Dikaji Lebih Detail

Jakarta, NU Online

Sekretaris Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP Pergunu) Aris Adi Leksono merespons wacana yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa nakal ke barak militer. Menurut Aris, wacana Dedi Mulyadi itu perlu dikaji secara mendalam dan lebih detail.

“Perlu dikaji lebih detail, menyangkut situasi anak,” ujar Aris kepada NU Online pada Selasa (29/4/2025).

Aris menegaskan bahwa pendidikan militer dan sekolah reguler memiliki sistem serta standar yang berbeda. Menurutnya, pemerintah sebaiknya mencari akar permasalahan yang mepenyebabkan siswa menjadi bermasalah.

“Ini sebenarnya bisa menjadi evaluasi, berarti sistem pendidikan, pemerintah daerah yang selama ini memiliki tanggung jawab,” katanya.

Ia mempertanyakan sejauh mana afiliansi antara pemerintah pusat, daerah, sekolah, hingga orang tua dalam membina dan mengawasi tumbuh kembang anak.

“Peran pemerintah daerah tidak bisa optimal untuk memberikan afiliasi ini yang patut dievaluasi sistem pendidikan,” ujar Aris.

Aris menilai, siswa yang berperilaku negatif atau bermasalah menunjukkan bahwa belum optimalnya pemerintah dan orang dewasa di sekitarnya dalam membina dan mengawasi anak.

Ia menyampaikan, siswa termasuk dalam kelompok rentan dan seharusnya mendapat perlindungan.

“Kalau muncul anak itu negatif karena ada akibat atau pengaruh dari situasi lingkungannya dan orang dewasa di sekitarnya,” kata Aris.

Ia menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada upaya menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat, agar anak-anak dapat tumbuh di lingkungan yang baik.

“Banyak hal, makanya perlu dikaji mendalam,” ujar Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) itu.

Aris mengkhawatirkan dampak fisik dan psikis terhadap siswa jika rencana Dedi Mulyadi diterapkan.

“Kalau dijalankan maka sistemnya pendidikan bagaimana membentuk karakter anak dengan pendekatan pendidikan militer itu sistemnya harus dengan tumbuh kembang anak, jangan sampai ada dampak psikis,” tegasnya.

Ia menambahkan jika pendidikan militer hendak diterapkan kepada siswa, maka perlu adanya koordinasi yang selaras antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan pemerintah daerah.

“Ketika ingin menjalani militer maka bagaimana hak pendidikannya? Nah ini apakah tetap diberikan atau putus atau seperti apa?,” katanya.

Menurut Aris, pendidikan karakter pada siswa harus dilandasi oleh kesadaran agar tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai.

“Jangan sampai tidak dilandasi kesadaran, kalau tidak dilandasi kesadaran nanti keluar dari pendidikan militer malah tetap aja berkarakter tidak baik,” katanya.

“Ketika keluar perilaku yang bermasalah tadi jadi lebih kuat, atau malah justru mempengaruhi temannya yang lain,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun Instagramnya menjelaskan soal rencana mengirim siswa nakal ke barak militer, termasuk pola pendidikan yang nantinya dijalani.

"Kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal sesungguhnya adalah kebijakan untuk mengembalikan jati diri anak pada pola disiplin dan pola hidup yang sesuai dengan sikap dan sifat masa remajanya, terarah memiliki visi dan memiliki masa depan yang baik," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya yang disampaikan melalui unggahan video di Instagram @dedimulyadi71, Selasa (29/4/2025).