Ketua PBNU Sebut Wacana Darurat Militer Berlebihan

Jakarta, NU Online

Ketua PBNU, H Mohamad Syafi' Alielha atau Savic Ali, menyatakan bahwa wacana pemberlakuan darurat militer di tengah gelombang demonstrasi saat ini sangat tidak tepat dan cenderung berlebihan. Ia menilai kondisi keamanan belum mencapai titik yang membahayakan sehingga tidak ada alasan kuat untuk memberlakukan langkah ekstrem tersebut.

“Saya kira masih jauh. Mungkin ada sejumlah teman, sejumlah pihak yang terlalu mengkhawatirkan, tapi saya tidak yakin ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dan situasinya saya kira masih jauh,” ujarnya kepada NU Online pada Selasa (2/9/2025).

Savic juga menilai bahwa unjuk rasa yang terjadi selama ini masih berlangsung dalam skala simbolik dan belum mengganggu stabilitas negara secara luas. Menurutnya, bentuk kemarahan publik lebih banyak terlihat di titik-titik seperti kantor polisi dan gedung DPRD.

“Artinya gini, kalau pemerintah memberlakukan itu, itu sangat-sangat berlebihan, praktis massa hanya di wilayah-wilayah yang relatif sebagai simbol-simbol kemarahan seperti (keamanan) kepolisian, (seperti) pos polisi, di (kantor) DPRD, simbol kepolisian dan pemerintahan. Menurut saya kira tidak ada situasi yang benar-benar membahayakan keamanan warga negara sehingga harus diberlakukan darurat militer,” tegasnya.

Alih-alih mengambil pendekatan represif, Savic mendorong pemerintah untuk memberikan pernyataan yang lebih ramah dan terbuka terhadap tuntutan massa. Ia mencontohkan pendekatan yang dilakukan oleh kepolisian di Jepara, yang dinilainya jauh lebih manusiawi.

“Pertama saya kira pemerintah justru harus mengeluarkan statemen-statemen yang lebih bersahabat terhadap tuntutan-tuntutan demonstran, yang memperlakukan demonstran lebih manusiawi,” jelasnya.

“Kita sudah ada contohnya di beberapa tempat, misal, di Jepara, polisinya justru membuka pagar ketika didemo dan mempersilahkan demonstran untuk menyuarakan pendapatnya, tidak dihadapi dengan pasukan bersenjata dan ternyata kan tidak terjadi apa-apa,” tambahnya.

Ia menyebut bahwa keberhasilan pendekatan persuasif ini menunjukkan bahwa respons aparat yang ramah justru menenangkan situasi, bukan memanaskannya.

Namun di sisi lain, Savic juga menyayangkan munculnya tindakan represif dari aparat di beberapa titik, yang justru menjadi pemicu kemarahan massa.

“Kita kan menyaksikan justru di tempat-tempat memang polisinya sudah bersenjata dengan gas air mata, dengan pentungan dan segala macam itu yang justru memicu kemarahan massa karena di mata mereka itu tidak friendly, tidak welcome,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kunci meredam gejolak kemarahan rakyat adalah dengan mendengarkan dan merespons akar tuntutan massa. Salah satunya, ketimpangan ekonomi antara pejabat dan rakyat.

“Yang paling penting pemerintah ya memenuhi tuntutan awalnya, tuntutan awalnya kan ada kesenjangan dimana kehidupan para pejabat tinggi DPR, ada beredar mulai dari gaji tunjangan DPR segala macem, gaji tunjangan komisaris, itu kan dianggap mencederai rasa keadilan warga karena terlalu tinggi puluhan kali lipat dari penghasilan rata-rata warga negara,” katanya.

“Bahkan lebih tinggi daripada penghasilan beberapa banyak anggota parlemen di luar negeri. Itu yang pertama-tama yang harus dipenuhi,” tambahnya.

Tak hanya itu, tuntutan publik juga mencakup desakan penuntasan kasus kekerasan terhadap demonstran serta pengesahan UU Perampasan Aset sebagai langkah konkret melawan korupsi.

“Kemudian ada tuntutan lain tentang penyelesaian kekerasan, pelindasan Affan Kurniawan, juga kemudian muncul tuntutan untuk adanya Undang-Undang Perampasan Aset karena memang korupsi sudah sedemikian mengakar di kekuasaan birokrasi di negeri ini,” pungkasnya.