Krisis di Gaza Tak Selesai dengan Relokasi, Indonesia Harus Fokus pada Diplomasi HAM

Jakarta, NU Online

Rencana pemerintah Indonesia merelokasi sementara 2.000 warga Palestina dari Gaza ke Pulau Galang menuai kritik dari Amnesty International Indonesia.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menilai, kebijakan tersebut perlu disikapi secara kritis agar tidak sejalan dengan agenda pengosongan Jalur Gaza yang didorong Israel dan pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat.

"Rencana ini harus disikapi dengan kritis. Walau pemerintah menyampaikan kebijakan itu atas dasar kemanusiaan, namun jika tidak hati-hati justru sejalan dengan skenario besar Israel dan pemerintahan Trump Amerika Serikat yang ingin mengosongkan Jalur Gaza dengan memindahkan 2 juta warganya ke luar negerinya sendiri," ujar Wirya dalam keterangan yang diterima NU Online, Selasa (12/8/2025).

Ia mengingatkan bahwa segala bentuk pemindahan warga Palestina dari wilayah pendudukan tanpa kesukarelaan mereka dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

"Indonesia harus menolak rencana dan segala upaya yang memungkinkan pengosongan terjadi. Kebijakan Indonesia harus jelas yaitu hentikan genosida dan apartheid Israel, gencatan senjata permanen, dan buka jalur kemanusiaan demi mengakhiri kelaparan akut di sana," tegasnya.

Amnesty juga mempertanyakan waktu munculnya kembali rencana ini. Menurut Wirya, wacana evakuasi warga Gaza ke Indonesia sudah ada sejak Januari 2025, namun kembali mencuat setelah selesainya negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

"Apakah itu merupakan bagian dari kesepakatan dengan pemerintahan Donald Trump yang pada Februari lalu mengutarakan keinginan untuk mengambil alih Jalur Gaza dan menyarankan agar dua juta warga Gaza direlokasi ke beberapa negara tetangga?" tanya Wirya.

Ia menambahkan, setengah warga Palestina telah terusir sejak peristiwa Nakba 1948, dan mayoritas populasi Gaza saat ini adalah penyintas atau keturunan penyintas peristiwa tersebut.

"Jangan sampai keinginan Indonesia untuk membantu warga Gaza malah mendukung terjadinya Nakba baru pasca serangan 7 Oktober 2023," ujarnya.

Wirya juga menyoroti potensi risiko jangka panjang jika relokasi dilakukan saat situasi di Gaza masih tidak menentu. Warga yang dibawa ke Indonesia dikhawatirkan tidak dapat kembali, sehingga memunculkan permasalahan baru.

"Apakah Indonesia sudah siap menjamin terpenuhinya hak dasar mereka dalam jangka panjang? Padahal hingga saat ini masih ada setidaknya 12.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang belum terpenuhi hak dasarnya," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa membantu Palestina adalah bagian dari mandat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pemerintah tidak boleh berhenti berupaya, meski permasalahan Palestina-Israel sangat kompleks.

"Kalau kita berhenti membantu Palestina, itu sama saja kita berhenti melaksanakan mandat proklamasi. Apapun kesulitannya bisa diurai kalau memang mau jalan beneran dan kerja beneran," kata Gus Yahya pada (22/4/2025).

Gus Yahya menyebut Presiden Prabowo memanfaatkan momentum diplomatik, termasuk gaung kuat dari pernyataan Donald Trump, untuk memulai perbincangan internasional yang lebih luas.

"Saya kira cukup cerdik. Presiden Prabowo berkeliling negara untuk bertemu berbagai pihak, termasuk Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, membicarakan Palestina," tambahnya.

Ia berharap proses ini tidak berhenti di tengah jalan dan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

“Saya mohon ini diproses terus. Kami yakin ini semua mandat proklamasi. Jangan anggap titik mulai sebagai hasil akhir. Pasti ada jalan,” tegasnya.

Dalam sidang kabinet pada 6 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menyiapkan bantuan pengobatan bagi sekitar 2.000 warga Gaza korban perang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut Pulau Galang, Kepulauan Riau, akan menjadi pusat perawatan medis bagi para korban tersebut.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan relokasi warga Gaza ke Pulang Galang. 

“Kami siap menampung sementara warga Gaza di Pulau Galang untuk menjalani perawatan medis,” kata Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura.