Bongkar Track Record Bukan "Black Campaign"

Surabaya, NU Online
Pakar etika sosial Prof Dr Franz Magnis Suseno SJ berpendapat bahwa pembongkaran "track record" calon pemimpin bangsa bukanlah "black campaign" (kampanye negatif), melainkan hal itu justru mendidik rakyat untuk memilih secara benar.

"Kalau track record dibongkar itu wajar dan bukan black campaign, misalnya kasus 27 Juli, tragedi Mei, kasus Pamswakarsa, tapi kalau ada capres dikaitkan dengan syariat Islam, kelompok Yahudi, atau kristenisasi, maka hal itu fitnah," katanya di Surabaya, Selasa.

Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta itu mengemukakan hal tersebut di sela-sela semiloka "Peran PT Sebagai Moral Force" di ITS Surabaya dengan pembicara lain Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya Prof Dr Imam Bawani MA.

Menurut rohaniawan yang kelahiran Jerman pada 1936 dan menetap di Indonesia sejak 1961 serta menjadi WNI pada 1977 itu, track record itu berbeda dengan fitnah, karena rakyat memang harus diajari siapa pemimpinnya dalam lima tahun ke depan.

"Di AS, hal itu juga biasa, bahkan kasus korupsi Bush saat memimpin negara bagian di AS juga diungkapkan dalam kampanye presiden Bush, karena itu harus dibedakan antara ’track record’ dengan omongan  yang cenderung kepada fitnah tanpa didukung data," katanya.

Romo Magnis yang juga budayawan itu menilai apakah "track record" itu memiliki tujuan murni atau tidak bukan hal yang penting, karena yang terpenting adalah rakyat Indonesia mengetahui orang macam apa yang akan memimpinnya.

"Kalau Wiranto dikaitkan dengan kasus pam swakarsa atau Tragedi Mei dan Susilo Bambang Yudhoyono dikaitkan dengan kasus 27 Juli, maka  hal itu memang dapat dianggap menjatuhkan, tapi jangan lupa bahwa rakyat harus tahu soal itu," katanya.

Namun, kata romo yang fasih berbahasa Jawa itu, melontarkan pendapat yang tidak sesuai dengan realitas adalah black campaign karena cenderung kepada fitnah, karena itu jika kalangan mahasiswa melontarkan kritik terhadap masa lampau capres merupakan hal yang wajar.(mkf/an)