Keterlibatan NU dalam Politik Timbulkan Polemik
NU Online · Sabtu, 4 September 2004 | 08:48 WIB
Jakarta, NU Online
Orientasi politik yang dilakukan oleh beberapa pengurus menyebabkan NU dianggap melanggar khittah. Pernyataan tersebut terungkap dalam halaqah politik yang dilaksanakan di Hotel Tunjungan Surabaya (04/09).
Masykuri Abdillah menjelaskan terdapaf faktor eksternal dan internal yang menyebabkan NU kembali ke khittah setelah beberapa puluh tahun menjadi partai politik. “NU dipinggirkan oleh pemerintahan orba sehingga memaksa NU untuk kembali mengurusi jamiyah dan tidak berpihak kepada organisasi NU manapun,” ungkapnya.
<>Masykuri juga mengusulkan agar muktamar ke 31 memutuskan bahwa pengurus boleh tidak mencalonkan diri untuk jabatan eksekutif. Ini untuk mencegah mobilisasi massa NU untuk kepentingan politik. Diharapkan NU tidak masuk dalam dunia politik, tapi sekedar memberi kontrol saja terhadap kebijakan publik. NU tidak perlu terlibat dalam politik secara langsung.
Sementara itu, Said Agil Siradj mengusulkan solusi dengan pembentukan satu badan otonom yang secara khusus menangani perpolitikan agar tidak adanya pertentangan antara fatwa kyai dan keputusan khittah yang telah ditentukan dalam muktamar.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga Drs Hariadi MA berpendapat bahwa NU banci karena statusnya ormas tapi berpolitik. “NU pluralis karena memilik perspektif global akan tetapi sikap politik NU menjadikannya label yang negatif,” tegasnya.(rzk)
Terpopuler
1
Rais Aam PBNU dan Sejumlah Kiai Terima Penghargaan dari Presiden Prabowo
2
NU Banten Membangkitkan Akar Rumput
3
Rais 'Aam PBNU Ajak Umat Islam Tanggapi Masa Sulit dengan Ilmu
4
Ketua PBNU Nilai BPKH Penting Tetap sebagai Lembaga Independen
5
Tidak Hanya Pelajar, BGN juga Targetkan MBG Menyasar Ibu Hamil dan Menyusui
6
Penerapan Sumpah dan Bukti di Pengadilan Islam: Studi Qasamah dalam Kasus Pembunuhan
Terkini
Lihat Semua
