PBNU Jalin Kerjasama dengan Depkominfo

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menjalin kerjasama dengan Departemen Komunikasi dan Informasi yang mencakup 9 aspek. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan oleh Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi dan Menkominfo Sofyan Djalil, Selasa petang di Kantor Depkominfo.

Wasekjen PBNU Syaiful Bahri Anshori menjelaskan kerjasama ini telah dirintis sejak tahun 2005 lalu terkait dengan program anti korupsi yang dijalankan oleh PBNU. Namun berdasarkan masukan dari beberapa staff ahli Depkominfo seperti Dr. Freddy dan Prof. Musa Asyari, kerjasama ini sebaiknya diperluas dalam sosialisasi program yang terkait dengan edukasi, informasi dan advokasi yang akhirnya diterjemahkan dalam 9 bidang tersebut.

“Jadi bagaimana kita mendidik publik tentang kebijakan publik seperti pengembangan teknologi, harmonisasi di daerah konflik, advokasi, disseminasi, sampai dengan sosialisasi penanganan flu burung, demam berdarah dan lainnya,” tutur Syaiful.

Mantan Ketua Umum PB PMII tersebut menuturkan dalam pengantarnya, KH Hasyim Muzadi mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah maju pengembangan demokrasi dan arah reformasi karena selama ini pendekatannya sangat top down. Selama ini masyarakat hanya menerima yang diputuskan pemerintah sedangkan civil society tidak memberikan respon.

“Dengan kerjasama ini, kebijakan publik bisa terdisseminasi dan terinformasikan dengan baik sekaligus pemerintah bisa menerima respon dari grass root sehingga ada informasi timbal balik,” kata Kiai Hasyim yang dikutip Syaiful.

Sementara itu, Menkominfo Sofyan Djalil berharap program ini bisa mengurangi penyakit kebodohan Indonesia karena mereka tahu segala kebijakan pemerintah dan bisa memberi masukan konstruktif bagi perbaikan berbagai kebijakan yang ada.

Yang menarik, acara ini juga dihadiri Calon Menkoinfo yang baru. Dr. Muhammad Nuh DEA yang akan menggantikan Sofyan Djalil. Para staff ahli dan pejabat eselon 1 sampai dengan eselon 3 juga hadir.

Nantinya, program ini akan melibatkan lembaga dan badan otonom sesuai dengan bidang yang ditanganinya. Namun, untuk tertib administrasi, semuanya akan dikelola melalui satu pintu, baik di PBNU maupun di Depkominfo. (mkf)