PBNU Surati Presiden, Desak Segera Tangani Korban Lapindo

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mengirimkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. PBNU mendesak Presiden agar pemerintah segera menyelesaikan kasus tersebut terutama nasib para korbannya yang hingga sekarang masih terkatung-katung.

“Suratnya ditujukan kepada Presiden. Kemudian tembusannya kepada pihak-pihak terkait, seperti Menko Kesra (Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat), PT Lapindo Brantas, Gubernur Jatim, Pemerintah Daerah Sidoarjo,” terang Ketua Umum PBNU Dr KH Hasyim Muzadi saat menerima perwakilan korban lumpur Lapindo di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa, (17/4)

Hasyim menegaskan, permasalahan paling mendesak dan harus segera ditangani oleh pemerintah adalah nasib para korbannya. Menurutnya, bagaimanapun caranya, pemerintah harus segera memenuhi tuntutan para korban Lapindo, yakni membayar ganti rugi secara tunai langsung (cash and carry).

“Eksesnya (akibat buruknya, Red) jauh lebih besar. Perekonomian di Jawa Timur jadi lumpuh, meningkatnya pengangguran, menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, bisa-bisa juga terjadi anarki. Nah, kalau semua itu ditotal, nilainya jauh lebih besar dari sekedar membayar ganti rugi untuk para korbannya.

Sederhananya, tegas mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim itu, pemerintah harus segera memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi para korban sehingga warga tidak lagi terkatung-katung nasibnya. Sebab, sekarang warga korban lumpur Lapindo itu tidak saja kehilangan rumah, tapi juga kehilangan pekerjaan.

“Gimana caranya mereka bisa hidup. Gimana caranya mereka bisa bekerja seperti sebelumnya dan menghidupi keluarganya,” tandas Hasyim yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jatim, itu.

Jika hal itu tidak segera diselesaikan, imbuhnya, bukan tidak mungkin muncul akibat buruk lainnya yang jauh lebih besar dari sekedar banjir lumpur, yakni bencana sosial. Menurutnya, himpitan ekonomi bisa memaksa orang untuk berbuat macam-macam. “Orang jadi stres, depresi. Orang mau bunuh diri. Belum lagi kerusakan moral anak-anak,” pungkasnya.

Hasyim menambahkan, dalam kasus semburan lumpur panas yang sudah berlangsung setahun lebih itu, Presiden seharusnya mampu memposisikan diri sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. “Kepala Pemerintahan, itu urusannya dengan birokrasi, dan lain-lain. Tapi kalau sebagai Kepala Negara, Presiden harus menjadi bapak dari anak bangsa ini. Presiden harus melindungi para korban Lapindo itu,” ujarnya. (rif)