Israel Rencanakan Perluasan Invasi Wilayah, Situasi Gaza Semakin Terancam 

Jakarta, NU Online
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memperluas serangan intensif yang memungkinkan perebutan Jalur Gaza jika Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana tersebut. Reuters melaporkan hal ini dikemukakan Netanyahu pada Senin (5/5/2025) melalui sebuah keterangan video yang diunggah di akun X-nya.

Netanyahu mengatakan, operasi tersebut akan lebih intensif dan akan memindahkan lebih banyak warga Palestina di Gaza yang menurutnya itu demi keselamatan mereka sendiri. 

Namun sebaliknya, hal itu berpotensi mengundang pertentangan sengit di dunia internasional atas pemindahan paksa dan semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan.

Melansir AP News, rencana baru tersebut disetujui dalam pemungutan suara dini hari oleh para menteri Kabinet Israel. Persetujuan terjadi beberapa jam setelah Kepala Militer Israel mengatakan angkatan darat memanggil puluhan ribu tentara cadangan.

Waktu pelaksanaan rencana perluasan serangan tidak diumumkan secara rinci. Namun, seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan rencana baru itu tidak akan dimulai hingga Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelesaikan kunjungannya ke Timur Tengah bulan ini. Kunjungan Trump juga berpotensi membuat Israel akan menyetujui gencatan senjata untuk sementara saat Presiden AS itu berada di sana.

Seorang pejabat Israel lainnya mengatakan rencana serangan yang baru disetujui itu mencakup perebutan seluruh wilayah Jalur Gaza, memindahkan penduduk sipil ke selatan, dan mencegah bantuan kemanusiaan jatuh ke tangan Hamas.

Massa Berunjuk Rasa Kecam Rencana Tersebut di Parlemen Israel
Beberapa jam setelah Netanyahu menyampaikan rencana merebut seluruh Gaza, protes antipemerintah meletus di Gedung Parlemen Israel (Knesset). Ratusan orang berkumpul di luar Knesset, parlemen Israel.

 

Euro News memberitakan, massa menyerukan agar membuat kesepakatan dengan Hamas untuk menjamin pembebasan para sandera yang masih ditawan di Gaza.

Perbedaan pendapat antara massa dan kalangan pemerintah Israel terjadi. Menurut pemerintah, rencana ini bertujuan membantu Israel mencapai tujuan perangnya untuk menekan Hamas dan membebaskan sandera. 

Namun, masyarakat di Israel sendiri beranggapan pemerintah hanya ingin menguasai Gaza dan membangun pemukiman di sana. Dalam mewujudkan ambisi tersebut massa khawatir akan semakin banyak tentara dan para sandera terbunuh serta keadaan yang akan semakin memburuk.

Sejak Maret 2025 lalu, Israel telah menghentikan semua bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza, termasuk makanan, bahan bakar, dan air. Blokade bantuan yang telah terjadi lebih dari dua bulan ini memicu krisis kemanusiaan terburuk dalam peperangan yang hampir 19 bulan terjadi.