BI Belum Optimal Dorong Pembangunan Nasional
NU Online · Selasa, 11 September 2012 | 00:45 WIB
Jakarta, NU Online
Bank Indonesia (BI) dinilai belum bisa mendorong aktivitas ekonomi secara optimal. Tujuan dan kebijakannya masih tidak selaras dengan kepentingan pembangunan nasional.
<>
Demikian asumsi pokok Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al-Qanuniyah dalam penetapan pembahasan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia pada Munas dan Konbes NU 2012 di Pondok Pesantren Kempek Cirebon, 14-17 Septermber nanti.
Komisi yang fokus pada perundang-undangan ini sedikitnya akan mempermasalahkan empat ayat yang tersebar di beberapa pasal berbeda. “Pasal-pasal yang akan dikaji antara lain, Pasal 4 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, Pasal 41 ayat 1, Pasal 62 ayat 1,” jelas Sekretaris Komisi Sarmidi Husna, Senin (10/9), di Jakarta.
Dalam forum yang dihadiri ratusan kiai itu, NU di antaranya akan mempertanyakan independensi BI yang terlalu liberal. Akibatnya, BI selalu mengacu pada hukum pasar yang dikendalikan oleh modal besar.
“BI juga dianggap hanya mementingkan pertumbuhan makro ekonomi, tidak mendorong tersedianya modal bagi anak bangsa, perbankan nasional, dan tidak mendorong sektor riil,” ujarnya.
PBNU berharap, setelah Munas dan Konbes NU nanti, kebijakan BI lebih berorientasi pada penguatan ekonomi nasional dan ekonomi kerakyatan. “Terutama penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM,” pungkasnya.
Redaktur: Mukafi Niam
Penulis : Mahbib Khoiron
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
