Juru Bicara PBB Soroti Gelombang Protes di Indonesia

Jakarta, NU Online
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyoroti gelombang protes yang terjadi sejak Kamis (28/8/2025) lalu.

Melalui video resminya, juru bicara OHCHR Ravina Shamdasani memandang bahwa kemarahan rakyat didasari oleh tunjangan anggota DPR, kebijakan efisiensi, serta represivitas aparat keamanan.

"Kami menekankan pentingnya dialog sebagai upaya untuk merespons keprihatinan publik," katanya melalui akun Instagram @unitednationshumanrights
yang dikutip NU Online pada Selasa (2/9/2025).

 

Ravina menyerukan agar investigasi dilakukan secara cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan. 

"Pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, sembari tetap menjaga ketertiban umum, sesuai dengan norma dan standar internasional dalam konteks pengamanan aksi publik," jelasnya.

"Seluruh aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan untuk tugas penegakan hukum, wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum," tambahnya.

Ravina menyerukan agar pemerintah Indonesia melakukan investigasi secara cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan pengamanan.

"Selain itu, penting pula untuk memastikan bahwa media diperbolehkan meliput peristiwa secara bebas dan independen," terangnya.

Terbaru, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut, setiap polisi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan ditindak dan diproses secara adil. 

"Namanya menegakkan hukum kadang ada yang khilaf, ada keterpaksaan. Kalau ada korban yang benar-benar salah, kalau ada polisi yang keliru, ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan, akan ditindak," kata Prabowo seusai menjenguk para polisi korban demo di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

menegaskan pemerintah berkomitmen melindungi rakyat kecil dan menjaga stabilitas nasional. Ia menuding ada kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi untuk menciptakan kerusuhan. 

"Yang kita hadapi bukan aspirasi murni, tapi upaya merusak dan mengadu domba rakyat. Saya dipilih rakyat, saya disumpah berdasarkan UUD, dan saya tidak akan mundur selangkah pun dalam membela kepentingan rakyat," terangnya.