Kiai Said: Kewajiban Bayar Pajak Bisa Ditinjau Ulang
NU Online · Kamis, 13 September 2012 | 08:00 WIB
Jakarta, NU Online
Berbagai kasus korupsi yang terungkap di Dirjen Perpajakan dan pengalaman masyarakat terhadap lembaga tersebut telah menyebabkannya menjadi institusi yang rawan korupsi. Uang rakyat yang dibayarkan kepada negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum perpajakan. <>
Dalam Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar (Munas dan Konbes) NU yang akan berlangsung di pesantren Kempek, 14-17 September mendatang, masalah apakah masyarakat masih wajib membayar pajak jika hasilnya dikorupsi.
“Tidak ada kewajiban bagi umat Islam, yang ada hanya membayar zakat,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Kamis.
Ia menjelaskan, soal kewajiban membayar pajak ini lebih terkait pada keharusan mematuhi seluruh aturan pemerintah, termasuk didalamnya membayar pajak. Dalam Qur'an terdapat ayat yang menyatakan Atiullah waatiurrasuli, waulil amri minkum atau taatilah Allah, Rasul dan pemerintah.
Seluruh kebijakan, peraturan dan UU semuanya harus demi kesejahtaraan rakyat, demi pembangunan bangsa.
“Disini persoalannya, kalau pajaknya dikorupsi, apa kita masih wajib membayarnya,” tandasnya.
Karena itu, dimungkinkan terjadinya pembangkangan sosial sebagai protes masyarakat atas uang rakyat yang ternyata dikorupsi untuk kepentingan pribadi sampai dipastikan bahwa uang pajak tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat banyak.
Penulis: Mukafi Niam
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Mempertahankan Spirit Kurban dan Haji Pasca-Idul Adha
2
Ketum PBNU Buka Suara soal Polemik Tambang di Raja Ampat, Singgung Keterlibatan Gus Fahrur
3
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
4
Rais 'Aam dan Ketua Umum PBNU Akan Lantik JATMAN masa khidmah 2025-2030
5
Khutbah Jumat: Meningkatkan Kualitas Ibadah Harian di Tengah Kesibukan
6
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
Terkini
Lihat Semua
