Sekelumit Profil, Sejarah dan Prestasi Muslimat NU
Senin, 30 Maret 2015 | 10:02 WIB
Pada 29 Maret 2015, Muslimat NU merayakan hari lahirnya yang ke-69 dengan segudang prestasi dan peran penting bagi perjalanan kaum perempuan dan bangsa Indonesia. Perjalanan panjang telah membuat Muslimat NU menjadi organisasi yang semakin matang dan terus meningkat kiprahnya bagi bangsa. Tetapi, perjuangan ini masih akan panjang dengan begitu banyak persoalan yang harus diatasi secara bersama-sama.<>
Pada awal berdirinya, NU hanya untuk kaum laki-laki, tetapi seiring dengan tumbuhnya pergerakan Indonesia, yang juga melibatkan kaum perempuan, para muslimah di lingkungan NU juga berkeinginan aktif berorganisasi untuk memperjuangkan berbagai persoalan yang menghinggapi perempuan. Aspirasi ini diterima oleh para ulama NU dan untuk pertamakalinya, keterlibatan perempuan dalam Muktamar NU ke-13 di Menes Banten (1938). Disitu, Muslimat mulai diterima sebagai anggota, tetapi belum diizinkan menjadi pengurus. Disitu, sudah terdapat perwakilan perempuan yang menyampaikan pandangannya, yaitu Ny R Djuaesih dan Ny Siti Sarah.
Kemajuan mulai mulai terjadi dalam Muktamar ke-14 di Magelang (1939), Muslimat NU mendengar dari balik tabir, dan terdapat beberapa orang yang berbicara, malahan pimpinan sidang dipegang oleh Perempuan.
Persidangan untuk Muslimat ini untuk pertama kali dipimpin oleh Siti Juaesih dari Bandung. Beberapa perwakilan yang mengirimkan utusannya adalah NU Muslimat Muntilan, NU Muslimat Sukaraja, NU Muslimat Kroya, NU Muslimat Wonosobo, NU Muslimat Surakarta (Solo), NU Muslimat Magelang, Banatul Arabiyah Magelang, Zahratul Imam Magelang, Islamiyah Purworejo dan Aisiyah Purworejo. Mereka mendiskusikan tentang pentingnya peranan perempuan dalam organisasi NU, masyarakat, pendidikan dan dakwah.
Pada Muktamar NU selanjutnya di Surabaya (1940) yang ke-15, telah diusahakan pembentukan badan tersendiri bagi para perempuan NU, yang telah lengkap aturan organisasi dan para pengurusnya, tetapi belum terdapat pengakuan resmi.
Kedatangan Jepang dan suasana perang membuat aktifitas organisasi NU lumpuh, termasuk badan-badan yang berada dibawah NU. Baru pada muktamar ke16 di Purwokerto tahun 1946, Muslimat menjadi bagian resmi NU dengan nama Nahdlatul Ulama Muslimat (NUM) yang memiliki struktur kepengurusan sendiri, yang menangani berbagai masalah perempuan yang mereka hadapi. Karena itu, hari lahir Muslimat NU dicatat pada 29 Maret 1946 atau 26 Rabiul Akhir 1465.
Pengurus Muslimat pertama
Penasehat : Ny Fatmah Surabaya
Ketua : Ny Chadijah Pasuruan
Penulis : Ny Mudrikah
Penulis II : Ny Muhajja
Bendahara : Ny Kasminten Pasuruan
Pembantu : Ny Fatehah
Pembantu : Ny Musyarrafah Surabaya
Pembantu : Ny Alfijah
Dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Muslimat yang pertama, pasal 2, disebutkan Badan ini bertujuan: Menyadarkan para wanita Islam Indonesia akan kewajibannya, supaya menjadi ibu yang sejati, sehingga dapatlah mereka itu turut memperkuat dan membantu pekerjaan NU dalam menegakkan agama Islam.
Peranan Muslimat semakin maju, pada Muktamar NU tahun 1950, sudah terdapat sidang kombinasi yang melibatkan syuriyah, tanfidziyah dan Muslimat selain menyelenggarakan sidang-sidang sendiri. Pada Muktamar di Palembang tahun 1952, Muslimat secara resmi menjadi badan otonom NU sendiri dengan nama Muslimat NU yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri.
Pengabdian Muslimat NU
Salah satu kegiatan Muslimat NU adalah bidang pendidikan. Ini merupakan lahan yang sejak pertama kali Muslimat didirikan mendapat perhatian penting karena pembangunan material tidak akan sukses jika tidak diiringi pembangunan spiritual. Muslimat NU mengintensifkan pendidikan bagi kaum perempuan sehingga dapat memperkuat dan membantu pekerjaan NU dalam menegakkan dan melestarikan ajaran Islam.
Dalam kongres ke-3, Mei 1950, secara lugas disebutkan tugas spesifik Muslimat diantaranya adalah “…memperhebat pemberantasan buta huruf dikalangan wanita Indonesia”.
Mengingat sudah ada lembaga tersendiri yang menangani pendidikan di lingkungan NU, yaitu LP Maarif NU, maka dilakukan pembagian peran, Muslimat NU dikhususkan menangani sekolah TK yang sejak awal dirintis dan dikembangkan Muslimat NU. selain itu, Muslimat NU juga menangani majelis taklim para ibu dan memberikan pelatihan ketrampilan bagi kaum perempuan.
Untuk menangani masalah pendidikan ini, Muslimat NU mendirikan Yayasan Bina Bakti Wanita. Yayasan ini awalnya hanya menangani kegiatan pendidikan dan latihan ketrampilan hasil kerjasama Muslimat NU dengan Departemen Tenaga Kerja RI, tetapi sejak Oktober 1990, yayasan ini diminta mengelola seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Muslimat NU. Untuk itu pada 1 April 1992, yayasan tersebut berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita yang lebih dikenal dengan YPM. Dalam laporan pada Kongres Muslimat di Lampung Juli 2011, jumlah TPQ 13.568, TPA/RA 9.800, playgroup 4.567.
Untuk menangani bidang sosial dan kesejahteraan, dibentuk Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU, disingkat YPM NU yang didirikan pada 11 Juni 1963. Yayasan ini menangani panti asuhan yang menangani tidak hanya yatim piatu, tapi juga anak-anak miskin yang membutuhkan bantuan, rumah sakit, BKIA, dan klinik, tempat penitipan anak, panti lanjut usia serta asrama putri milik Muslimat NU dengan program meliputi bina balita, imunisasi, peningkatan ketrampilan, peningkatan kesejahteraan keluarga, penyuluhan KB dan sejenisnya. Dalam laporan pada Kongres Muslimat di Lampung Juli 2011 terdapat panti asuhan 103 dan 74 BKIA (rumah bersalin/rumah sakit)
Muslimat NU juga memiliki Yayasan Haji Muslimat NU yang membantu perjalanan ibadah haji dan umroh. Dibeberapa daerah, yayasan ini mampu menjadi sumber pendanaan bagi organisasi. Upaya pendanaan lain dilakukan melalui koperasi An Nisa
Bidang dakwah juga mendapat perhatian penting. Untuk menggalang potensi dakwah dan mengefektifkan gerakan dakwah, para daiyah Muslimat NU dan Fatayat NU membentuk Hidmat (Himpunan Daiyah Muslimat dan Fatayat NU) yang dibentuk dalam kongres XI di Paiton Jawa Timur (1984). Kegiatan yang diselenggarakan Hidmat meliputi penerangan dan dakwah di tengah-tengah masyarakat, pengajian rutin, lailatul ijtima’ tahlil kubro, tabligh akbar dan lainnya. Dalam laporan pada Kongres Muslimat di Lampung Juli 2011 terdapat 38.000 majelis taklim.
Untuk bidang penerbitan, media yang pernah diterbitkan adalah Risalah Muslimat NU, Gema Muslimat, Gema Harlah Muslimat serta buletin Yasmin. Website resmi miliki Muslimat NU adalah www.muslimat-nu.or.id
Muslimat NU dan Politik
Sebagai organ dari Partai NU, pada tahun 1950-an, Muslimat NU terlibat aktif dalam politik. Dalam kongres di Surabaya (1954) direkomendasikan “Kongres memajukan pernyataan kepada PBNU (Lapunu- Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatu Ulama) agar Muslimat dapat dicalonkan menjadi anggota DPR-DPRD dan konstituante dengan calon prioritas.
Dalam pemilu tahun 1955, NU mendapat 45 kursi. Dari situ, Muslimat NU mendapat 5 wakil (10) persen, yang merupakan porsi yang besar dibandingkan dengan partai lain. Lima tokoh Muslimat yang duduk di DPR ini adalah Ny Machmudah Mawardi (Jateng), Ny Maryam Kantasumpena (jateng), Ny maryama Djunaidi (Jatim) Hadiniyah Hadi (Jatim) dan Ny Asmah Syahruni (Kalsel).
Sementara itu untuk konstituante, Muslimat menempatkan enam orang wakilnya sedangkan di MPR terdapat dua orang. Tahun 1960, ketika DPR hasil pemilu dibubarkan dan dibentuk DPR GR, wakil Muslimat bertambah dua orang, sedangkan lima orang wakil sebelumnya tetap.
Sebelum itu, peran politik Muslimat telah dirintis oleh Ny Machmudah Mawardi pada tahun 1946 dengan diangkatnya sebagai anggota BP KNPI mewakili Masyumi, yang NU masih didalamnya. Pada masa RIS, ia duduk sebagai anggota DPR RIS.
Konfrontasi dan agitasi yang dilakukan oleh PKI terhadap NU awal 1960-an direspon oleh Muslimat dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk menggembleng fisik, diantaranya bongkar pasang senjata, menanggulangi bahaya kebakaran, dapur umum, keperawatan dan ketrampilan lain yang diperlukan dalam keadaan darurat. Kegiatan ini dilakukan di gedung pusat Hansip jl Salemba Raya, November 1964.
Saat meletusnya pemberontakan PKI, Muslimat NU termasuk yang paling awal meminta pembubaran PKI. Demonstrasi dilakukan bersama dengan organisasi perempuan lainnya yang anti PKI. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga diminta untuk membubarkan dan mengambilalih TK Melati yang dikelola oleh Gerwani, yang disetujui pada tahun itu juga.
Masa Orde Baru menjadi tantangan berat bagi Muslimat, dengan fusinya NU dalam PPP. Larangan bagi pegawai negeri atau istrinya, guru dan karyawan BUMN untuk menjadi anggota non fungsional sempat menimbulkan sikap takut masyarakat untuk terlibat dalam Muslimat NU. Peran ini kembali terbuka setelah NU menyatakan diri khittah dalam muktamar 1984 dalam muktamar ke-27 di Situbondo. Program dan kegiatan yang dilakukan terus berkembang sampai saat ini.
Para ketua umum PP Muslimat NU dari masa ke masa
1. Ny Chodijah Dahlan (1946-1947)
2. Ny Yasin (1947-1950)
3. Ny Hj Mahmudah Mawardi (1950-1979)
4. Hj Asmah Syahruni (1979-1995)
5. Hj Aisyah Hamid Baidlawi (1995-2000)
6. Hj Khofifah Indar Parawansa (2000- sekarang)
Arti Lambang :
1. Bola dunia terletak ditengah-tengah berarti tempat kediaman untuk mengabdi dan beramal guna mencapai kebahagian dunia dan akhirat.
2. Tali yang mengikat berarti agama Islam sebagai pengikat kehidupan manusia, untuk mengingatkan agar selalu tolong menolong terhadap sesama dan meningkatkan taqwa kepada Allah SWT.
3. Lima buah bintang terletak diatas, yang terbesar dipuncak berarti : Sunnah Rasulullah SAW yang diikuti dengan setia oleh empat sahabat besar : Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali Radhiyallah’anhum.
Arti seluruh bintang yang berjumlah sembilan buah yaitu : Walisongo atau Wali Sembilan yang berarti dalam berdakwah meneladani tata cara Wali Songo, yakni dengan cara damai dan bijaksana tanpa kekerasan.
Arti Warna:
* Putih melambangkan ketulusan dan keihlasan.
* Hijau melambangkan kesejukan dan kedamaian.
* Tulisan Nahdlatul Ulama berarti : Muslimat NU bagian yang senantiasa meneruskan dan mencerminkan perjuangan ulama.
Terpopuler
1
Sumodiningrat adalah Sumodiningrat, bukan Habib Hasan bin Yahya
2
MK Pertahankan Batas Usia 30 Tahun untuk Gubernur dan 25 Tahun untuk Bupati/Walikota
3
Putusan MK soal Perubahan Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024
4
Putusan MK Diabaikan, Warganet Ramai-Ramai Unggah 'Peringatan Darurat'
5
Pertaruhan Muktamar PKB di Tengah Hilangnya Momentum Rekonsiliasi dengan PBNU
6
DPR Pilih Rujuk Putusan MA daripada MK dalam Aturan Usia Calon Kepala Daerah
Terkini
Lihat Semua