Soal Tambang, Alissa Wahid Tegaskan Harus Pertimbangkan Aspek Lingkungan dan Sosial

Jakarta, NU Online

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menegaskan bahwa pentingnya memperhatikan dampak ekosistem tambang terhadap lingkungan hidup dan keadilan sosial. Menurutnya, aspek lingkungan hidup dan keadilan sosial harus ditegakkan secara tegas.

Alissa mengatakan bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia bukan sekadar pada Pelaksanaan teknisnya, tetapi pada sistem yang kerap di korupsi dan lemahnya akuntabilitas publik.

“Program utama di Indonesia adalah karena kita tidak punya praktik pengelolaan sumber daya alam yang, dalam tanda kutip, "bertanggung jawab". Kenapa? Karena sistem kita korupsi. Misalnya PT Gag Nikel itu dia mendapatkan izin dari pemerintah. Jadi kalau ditanya, apakah dia melanggar hukum? Tidak. Tetapi izin itu sendiri melanggar Undang-Undang,” ujarnya kepada NU Online di Grogol, Jakarta Barat pada Senin (23/6/2025).

Alissa menyoroti adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melarang aktivitas tambang di pulau dengan luasan tertentu. Namun perusahaan tambang tetap mendapatkan izin. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dibungkus dengan istilah “izin Khusus”.

“Siapa yang bisa menentukan bahwa izin khusus itu ada standar yang bisa ditaati? ini harga yang harus kita bayar dari sistem yang korupsi,” ucapnya.

Ia mengungkapkan bahwa setelah mendapatkan izin, banyak perusahaan tambang tidak menjalankan tanggung jawab ekologisya. Mereka hanya fokus pada eksploitasi sumber daya alam, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat sekitar.

“Contoh dari Raja Ampat, yang rusak terumbu karang, kehidupan para petani juga. Saya bersama teman-teman Gusdurian di Kalimantan Timur itu mendampingi keluarga-keluarga korban pertambangan. Itu yang pertambangan-pertambangan dibuat di wilayah yang sebenarnya melanggar aturan pemerintah yang, ada aturan yang berapa kilo dari area pemukiman, itu dilanggar,” ungkapnya.

Putri Sulung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menyampaikan bahwa setelah ekspoitasi selesai, bekas tambang dibiarkan tanpa reklamasi. Lubang-lubang bekas tambang yang penuh sisa zat kimia telah memakan banyak korban, termasuk anak-anak yang bermain di sekitar lokasi.

“Saya pernah mendatangi keluarga korban di bekas tambang Ombilin di Sumatra Barat. Anaknya lagi main bersama teman-temannya, masuk ke dalam lubang bekas tambang, ya udah meninggal karena (bekas lubang tabang) terlalu berbahaya,” katanya.

Meski sektor tambah hanya menyumbang sebagian kecil pendapatan negara, Alissa menegaskan bahwa kerusakan ekologis, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan ekonomi yang ditimbulkan jauh lebih besar dampaknya.

“Karena yang di Raja Ampat, siapa sih yang mendapat keuntungan? Apakah Pemda setempat? Rakyat setempat? Atau perusahaan yang ada di Jakarta? Atau bahkan di luar negeri,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan dalam empat dimensi strategis. Pertama, mengarahkan kebijakan publik pada pengurangan industri ekstraktif. Kedua, memperkuat kebijakan antikorupsi dan akuntabilitas perizinan. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam pendidikan dan penyadaran lingkungan. Keempat, mendorong advokasi aktif dari semua pemuka agama dan komunitas terkait.

“Kita harus mengajak masyarakat setempat perlu paham bahwa apasih yang akan terjadi dikehidupan mereka kalau ada tambang di sekitar ini, misalnya seperti di wadas itu pertambangan juga, tetapi warganya menolak karena warganya paham apa dampaknya dalam kehidupan mereka,” katanya.

“Jadi kita harus melakukan pendidikan masyarakat. Para pemuka agama harus lebih kuat untuk terus melakukan advokasi kebijakan publiknya, advokasi masyarakatnya, untuk mengingatkan bahwa ada tanggung jawab terhadap ini yang harus kita pegang,” tambahnya.