Nasional
MUNAS-KONBES NU 2017
Tidak Cukup Distribusi Lahan, Negara Belum Hadir untuk Petani
NU Online · Jumat, 24 November 2017 | 11:32 WIB
Mataram, NU Online
Panitia Munas-Konbes NU 2017 H Robikin Emhas mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai negara belum hadir untuk sektor pertanian. Upaya negara di sektor pertanian tidak cukup dengan distribusi lahan, tetapi juga penangan menyeluruh mulai dari pupuk, pemasaran, sampai kebijakan impor.
Hal ini disampaikan H Robikin yang juga Ketua PBNU ketika menyinggung isu distribusi lahan yang diangkat dalam foum Munas-Konbes NU 2017 pada jumpa pers di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Kamis (23/11) pagi.
“Monopoli lahan dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 hektare. Sementara para petani memiliki sebidang tanah kecil kurang dari 2 hektare. Di sini pemerintah tidak hadir,” kata Robikin.
Pertanian ini masalah yang cukup kompleks. Meskipun demikian, masalah distribusi lahan juga harus dikaji dengan serius di samping masalah lainnya.
“Distribusi lahan tak cukup. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kalau pemerintah serius, pemerintah harus juga hadir di bidang pertanian,” kata Robikin.
Menurutnya, skema impor juga mesti diatur. “Kenapa waktu petani panen, pemerintah justru malah mengambil kebijakan impor?” (Alhafiz K)
Panitia Munas-Konbes NU 2017 H Robikin Emhas mengatakan bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai negara belum hadir untuk sektor pertanian. Upaya negara di sektor pertanian tidak cukup dengan distribusi lahan, tetapi juga penangan menyeluruh mulai dari pupuk, pemasaran, sampai kebijakan impor.
Hal ini disampaikan H Robikin yang juga Ketua PBNU ketika menyinggung isu distribusi lahan yang diangkat dalam foum Munas-Konbes NU 2017 pada jumpa pers di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Mataram, Kamis (23/11) pagi.
“Monopoli lahan dilakukan oleh segelintir orang di Indonesia. Satu orang bisa memiliki lebih dari 5 hektare. Sementara para petani memiliki sebidang tanah kecil kurang dari 2 hektare. Di sini pemerintah tidak hadir,” kata Robikin.
Pertanian ini masalah yang cukup kompleks. Meskipun demikian, masalah distribusi lahan juga harus dikaji dengan serius di samping masalah lainnya.
“Distribusi lahan tak cukup. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Kalau pemerintah serius, pemerintah harus juga hadir di bidang pertanian,” kata Robikin.
Menurutnya, skema impor juga mesti diatur. “Kenapa waktu petani panen, pemerintah justru malah mengambil kebijakan impor?” (Alhafiz K)
Terpopuler
1
Tim TP2GP dan Kemensos Verifikasi Pengusulan Kiai Abbas sebagai Pahlawan Nasional
2
Atas Dorongan PBNU, Akan Digelar Jelajah Turots Nusantara
3
Rais Aam Sampaikan Bias Hak dan Batil Jadi Salah Satu Pertanda Kiamat
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Keutamaan & Amalan Istimewa di Hari Asyura – Puasa, Sedekah, dan Menyantuni Yatim
5
Jejak Mbah Ahmad Mutamakkin, Peletak Dasar Keilmuan, Pesantren, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kajen
6
Pangkal Polemik ODOL Kegagalan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Transportasi Logistik
Terkini
Lihat Semua
