Warta
ISU PENGGULINGAN SBY
NU Tolak Gerakan Inkonstitusional
NU Online · Selasa, 12 Oktober 2010 | 12:09 WIB
Di era reformasi ini kita harus menghargai dan menghormati pemilu dan pilpres yang berlangsung secara demokratis dan Negara yang menganut pemerintahan presidensil. Sehingga dalam pergantian kepemimpinan Negara ini seluruh elemen masyarakat harus sabar menunggu sampai lima tahun ke depan. Namun, pemerintah dalam menghadapi persoalan masyarakat, kritik maupun konflik sosial seharusnya cepat melakukan langkah-langkah tegas, konkret dan solutif.
“NU menolak langkah-langkah inkonstitusional. Karena itu seluruh elemen bangsa ini harus bersabar dalam pergantian kepemimpinan ini dalam lima tahunan. Proses demokrasi dan konstitusi yang berlangsung selama sepuluh tahun reformasi ini harus dihargai dan dihormati bersama. Tapi, setiap kritik jangan ditafsirkan untuk menggulingkan pemerintah,”ujar Ketua PBNU H. Slamet Effendy Yusuf di Jakarta, Selasa (12/10).
Sebab, kalau kritik itu benar lanjut Slamet berarti itu sebagai masu<>kan untuk pemerintah. Pada prinsipnya pemerintah harus hati-hati dalam menggunakan kata-kata yang akan disampaikan pada masyarakat. Khusus pada korban bencana tentu harus mengedepankan rasa simpatinya. “Jangan mengatakan bahwa banjir Wasior tidak sebesar Yogyakarta, Sumatera Barat dan Aceh. Ini kurang arif,”katanya mengingatkan.
Menurut Slamet, upaya penggulingan atau revolusi itu pasti akan memakan korban yang bukan saja pemerintah, tapi rakyat sendiri dan itu tidak mudah dikendalikan. Yang penting dalam menghadapi kritik itu, pemerintah harus melakukan perbaikan (islah) pada semua spek kehidupan masyarakat termasuk pemerintah harus memperbaki dirinya sendiri sesuai konstitusi. Para menteri dan staf khusus presiden juga harus hati-hati dalam memberikan masukan pada SBY.
Sebelumnya Ketum PAN yang juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan kekhawatiran adanya upaya penggulingan Pemerintahan SBY. Hatta melihat adanya penggalangan dukungan tersebut oleh tokoh nasional seperti dari PBNU, Muhammadiyah, dan mantan Wapres Jusuf Kalla, Ormas, LSM adalah indikasi kuatnya. (amf)
“NU menolak langkah-langkah inkonstitusional. Karena itu seluruh elemen bangsa ini harus bersabar dalam pergantian kepemimpinan ini dalam lima tahunan. Proses demokrasi dan konstitusi yang berlangsung selama sepuluh tahun reformasi ini harus dihargai dan dihormati bersama. Tapi, setiap kritik jangan ditafsirkan untuk menggulingkan pemerintah,”ujar Ketua PBNU H. Slamet Effendy Yusuf di Jakarta, Selasa (12/10).
Sebab, kalau kritik itu benar lanjut Slamet berarti itu sebagai masu<>kan untuk pemerintah. Pada prinsipnya pemerintah harus hati-hati dalam menggunakan kata-kata yang akan disampaikan pada masyarakat. Khusus pada korban bencana tentu harus mengedepankan rasa simpatinya. “Jangan mengatakan bahwa banjir Wasior tidak sebesar Yogyakarta, Sumatera Barat dan Aceh. Ini kurang arif,”katanya mengingatkan.
Menurut Slamet, upaya penggulingan atau revolusi itu pasti akan memakan korban yang bukan saja pemerintah, tapi rakyat sendiri dan itu tidak mudah dikendalikan. Yang penting dalam menghadapi kritik itu, pemerintah harus melakukan perbaikan (islah) pada semua spek kehidupan masyarakat termasuk pemerintah harus memperbaki dirinya sendiri sesuai konstitusi. Para menteri dan staf khusus presiden juga harus hati-hati dalam memberikan masukan pada SBY.
Sebelumnya Ketum PAN yang juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan kekhawatiran adanya upaya penggulingan Pemerintahan SBY. Hatta melihat adanya penggalangan dukungan tersebut oleh tokoh nasional seperti dari PBNU, Muhammadiyah, dan mantan Wapres Jusuf Kalla, Ormas, LSM adalah indikasi kuatnya. (amf)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
4
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
5
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua
