Warta
Subyakto: Pemberdayaan Ekonomi NU Tak Efektif Tanpa Bantuan Pemerintah
NU Online · Rabu, 2 September 2009 | 12:32 WIB
Jakarta, NU Online
Upaya pemberdayaan ekonomi nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama/NU) tak akan berjalan efektif tanpa bantuan kebijakan pemerintah, kata Ketua Lembaga Perekonomian NU, Subyakto Tjakrawerdaya, dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (2/9) sore.
Menurut dia, ekonomi kapitalisme global, cepat atau lambat, pasti akan menghancurkan perekonomian rakyat kecil. Sementara, pemerintah tak banyak berbuat untuk melindungi ekonomi kecil dan mikro. Semua aktivitas ekonomi diserahkan sepenuhnya pada pasar.<>
Usaha bersama dalam bentuk koperasi pun, jika tanpa ditopang kebijakan pemerintah, tidak akan banyak membantu mengangkat perekonomian rakyat. Pasalnya, lembaga keuangan perbankan, terutama bank berskala besar yang memiliki modal jauh lebih besar, pasti akan “menggerus” koperasi.
Ia menceritakan sejumlah kasus bangkrutnya beberapa koperasi simpan-pinjam dan bank perkreditan rakyat lantaran banyak kehilangan nasabah. Sebagian besar nasabah mereka beralih ke lembaga keuangan perbankan, terutama bank swasta, yang kini telah tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
“Umat NU ada jutaan. Mereka sebagian besar petani miskin. Dan, sebagian besar dari mereka juga tidak bankable (tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan). Akhirnya, tidak dapat mengakses permodalan dari bank, lalu terjerat rentenir,” terang mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di era Orde Baru itu. (rif)
Upaya pemberdayaan ekonomi nahdliyin (warga Nahdlatul Ulama/NU) tak akan berjalan efektif tanpa bantuan kebijakan pemerintah, kata Ketua Lembaga Perekonomian NU, Subyakto Tjakrawerdaya, dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta, Rabu (2/9) sore.
Menurut dia, ekonomi kapitalisme global, cepat atau lambat, pasti akan menghancurkan perekonomian rakyat kecil. Sementara, pemerintah tak banyak berbuat untuk melindungi ekonomi kecil dan mikro. Semua aktivitas ekonomi diserahkan sepenuhnya pada pasar.<>
Usaha bersama dalam bentuk koperasi pun, jika tanpa ditopang kebijakan pemerintah, tidak akan banyak membantu mengangkat perekonomian rakyat. Pasalnya, lembaga keuangan perbankan, terutama bank berskala besar yang memiliki modal jauh lebih besar, pasti akan “menggerus” koperasi.
Ia menceritakan sejumlah kasus bangkrutnya beberapa koperasi simpan-pinjam dan bank perkreditan rakyat lantaran banyak kehilangan nasabah. Sebagian besar nasabah mereka beralih ke lembaga keuangan perbankan, terutama bank swasta, yang kini telah tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
“Umat NU ada jutaan. Mereka sebagian besar petani miskin. Dan, sebagian besar dari mereka juga tidak bankable (tidak mampu memenuhi persyaratan perbankan). Akhirnya, tidak dapat mengakses permodalan dari bank, lalu terjerat rentenir,” terang mantan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil di era Orde Baru itu. (rif)
Terpopuler
1
Jamaah Haji yang Sakit Boleh Ajukan Pulang Lebih Awal ke Tanah Air
2
Khutbah Jumat: Menyatukan Hati, Membangun Kerukunan Keluarga Menuju Hidup Bahagia
3
PBNU Buka Suara Atas Tudingan Terima Aliran Dana dari Perusahaan Tambang di Raja Ampat
4
Fadli Zon Didesak Minta Maaf Karena Sebut Peristiwa Pemerkosaan Massal Mei 1998 Hanya Rumor
5
Israel Serang Militer dan Nuklir Iran, Ketum PBNU: Ada Kegagalan Sistem Tata Internasional
6
Presiden Pezeshkian: Iran akan Membuat Israel Menyesali Kebodohannya
Terkini
Lihat Semua
