Nasional

Hindari Penyebaran Masif Virus Corona, Pemerintah Harus Tutup Bandara

Rabu, 18 Maret 2020 | 14:00 WIB

Hindari Penyebaran  Masif Virus Corona, Pemerintah Harus Tutup Bandara

Ilustrasi virus corona

Jakarta, NU Online
Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia tidak bisa disikapi biasa oleh masyarakat terutama oleh pemerintah. Agar penyebaran virus tidak berkembang secara signifikan pemerintah didorong menutup seluruh bandar udara (bandara) dan menghentikan aktivitas penerbangan.

Menurut Dosen Universitas Indonesia (UI) M Syaroni Rofe'i saat ini peta persebaran virus corona di Indonesia sudah masif. Karena itu pemerintah perlu mengambil tindakan lockdown dimulai dengan menutup bandara antara lain dengan tidak menerima kedatangan tamu internasional dan tidak melakukan penerbangan ke wilayah mana pun. 

Terkonfirmasinya ratusan masyarakat positif corona di sejumlah wilayah menjadi bukti kuat penyebaran virus Covid-19 di Indonesia semakin masif.  Masyarakat dan pemerintah, kata Syaroni, sudah saatnya menerima lockdown sebagai solusi atas masalah tersebut. 

"Lockdown dalam arti daerah yang kira-kira sudah keliatan dampaknya sudah masif itu sudah harus dipersiapkan. Jadi yang pertama itu menurut saya pemerintah harus siap-siap menutup Bandara," ucap dosen SKSG UI M Syaroni Rofe'i kepada NU Online, Rabu (18/3).

Ia menambahkan, jika lockdown diberlakukan sudah pasti risiko ekonomi akan menghampiri Indonesia dan itu harus ditanggung oleh pemerintah pusat. Negara-negara yang lebih awal terjangkit corona sudah melakukan hal itu, misalnya Arab Saudi, tidak menerima jamaah umrah dari berbagai negara. Kemudian Turki dan Malaysia yang baru saja memberlakukan lockdown. 

Jika masyarakat dan pemerintah serius melawan corona, lockdown bukanlah sesuatu yang menyeramkan, tetapi solusi atas wabah yang terjadi. 

"Prancis kemarin sudah memutuskan bahwa kita sedang perang melawan corona," ucapnya. 

Setelah menutup bandara, pemerintah didorong juga untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Sebab, yang lebih mengetahui kondisi daerah adalah pemda itu sendiri.  

Langkah berikutnya, Presiden Joko Widodo harus menjadi simbol perlawanan terhadap corona. Artinya, baik ucapan maupun kebijakan tidak boleh bersebrangan dengan keinginan masyarakat.

"Maksudnya pemerintah jika siap melaksanakan lockdown, harus melakukan persiapan-persiapan khusus misalnya apakah sembakonya sudah siap? Bahan pokoknya tersedia? Jadi skenario itu harus disiapkan juga karena lockdown skenarionya itu harus siap pangannya," tutur dia. 

Bagi dia, apa pun kebijakannya tugas pemerintah adalah memikirkan skenario. Harus lebih tahu mana kebutuhan masyarakat yang mendesak berdasarkan kondisi lapangan. Sementara rakyat mengikuti kebijakan terbaik dari pemerintah. Meski sudah pasti ada pro dan kontra, secara umum masyarakat akan ikut dengan kebijakan pemerintah. 

"Langkah lainnya, pemerintah harus mengumpulkan ahli biomedic, ahli-ahli kesehatan terutama penyakit dalam untuk mempersiapkan anti virusnya. Kan sekarang posisinya kita sedang bertarung dengan corona dunia belum punya anti virusnya nah Indonesia ini apakah punya kemampuan untuk mendeteksi dan menciptakan anti virus," ungkapnya. 

Terakhir, agar virus corona tidak menyebar dengan pesat, pemerintah bersikap tegas kepada kelompok pengusaha yang tidak sejalan dengan imbauan dan intruksi pemerintah. Indonesia sudah dinyatakan darurat corona sejak beberapa hari yang lalu, tetapi masih banyak perusahaan di Jakarta beroperasi seperti sedia kala. 

"Kelompok pengusaha ini jalan sendiri, kita bilang libur perusahaan masih jalan. Kita ini sedang perang melawan corona kebijakan pemerintah harus pas dengan pemerintah, jangan egois," katanya. 

Pewart : Abdul Rahman Ahdori
Editor : Abdullah Alawi