Nasional
Ini Klarifikasi Menteri Agama Soal Kisruh BPJPH-MUI di Masyarakat
NU Online · Selasa, 17 Oktober 2017 | 21:01 WIB
Jakarta, NU Online
Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih tetap memiliki tiga kewenangan pokok kendati Kemenag telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Pertama, memutuskan sebuah produk halal atau tidak. MUI masih memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah suatu produk itu halal atau tidak setelah dilakukan beberapa kajian atau assesment terhadap produk tersebut.
“Jadi fatwa halal itu tetap berada di tangan MUI, tidak kepada yang lain,” kata Lukman di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Selasa (17/10).
Kedua, kewenangan asesmen halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Sedangkan, semua Lembaga Pemeriksan Halal itu harus mendapatkan sertifikat dari MUI sebelum mereka beroperasi.
Ketiga, Lembaga Pemeriksa Halal harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi khusus. Secara prosedur, orang-orang tersebut harus mendapatkan surat rekomendasi dan sertifikat dari MUI.
“Yang memberikan legalitas kepada setiap auditor yang ada di LPH itu adalah MUI,” urainya.
Maka dari itu, Putra bungsu KH Saifuddin Zuhri ini menilai tidak benar kalau pemerintah–dalam hal ini Kemenag melalui BPJPH–mengambil alih kewenangan MUI dalam memberikan sertifikasi halal.
“Apalagi mencabut kewenangan MUI, sama sekali tidak,” ucapnya.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi diluncurkan Kemenag pada Rabu lalu 11 Oktober di Auditorium HM Rasyidi Gedung Kementerian Agama Jalan MH Thamrin 6 Jakarta. BPJPH ini diharapkan mampu mengembangkan tren industri halal baik di Indonesia maupun dunia. (Muchlishon Rochmat/Alhafiz K)
Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI) Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih tetap memiliki tiga kewenangan pokok kendati Kemenag telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Pertama, memutuskan sebuah produk halal atau tidak. MUI masih memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah suatu produk itu halal atau tidak setelah dilakukan beberapa kajian atau assesment terhadap produk tersebut.
“Jadi fatwa halal itu tetap berada di tangan MUI, tidak kepada yang lain,” kata Lukman di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta, Selasa (17/10).
Kedua, kewenangan asesmen halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal. Sedangkan, semua Lembaga Pemeriksan Halal itu harus mendapatkan sertifikat dari MUI sebelum mereka beroperasi.
Ketiga, Lembaga Pemeriksa Halal harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi khusus. Secara prosedur, orang-orang tersebut harus mendapatkan surat rekomendasi dan sertifikat dari MUI.
“Yang memberikan legalitas kepada setiap auditor yang ada di LPH itu adalah MUI,” urainya.
Maka dari itu, Putra bungsu KH Saifuddin Zuhri ini menilai tidak benar kalau pemerintah–dalam hal ini Kemenag melalui BPJPH–mengambil alih kewenangan MUI dalam memberikan sertifikasi halal.
“Apalagi mencabut kewenangan MUI, sama sekali tidak,” ucapnya.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi diluncurkan Kemenag pada Rabu lalu 11 Oktober di Auditorium HM Rasyidi Gedung Kementerian Agama Jalan MH Thamrin 6 Jakarta. BPJPH ini diharapkan mampu mengembangkan tren industri halal baik di Indonesia maupun dunia. (Muchlishon Rochmat/Alhafiz K)
Terpopuler
1
PBNU Soroti Bentrok PWI-LS dan FPI: Negara Harus Turun Tangan Jadi Penengah
2
Khutbah Jumat: Jadilah Manusia yang Menebar Manfaat bagi Sesama
3
Khutbah Jumat Hari Anak: Didiklah Anak dengan Cinta dan Iman
4
Khutbah Jumat: Ketika Malu Hilang, Perbuatan Dosa Menjadi Biasa
5
Khutbah Jumat: Menjadi Muslim Produktif, Mengelola Waktu Sebagai Amanah
6
Khutbah Jumat: Jadilah Pelopor Terselenggaranya Kebaikan
Terkini
Lihat Semua
