Jatim Jateng Jabar Lampung Jakarta Kepri Banten Jombang

Sunday, 17 August 2025

Mahasiswa UIN Jakarta Minta Pemerintah Kaji Ulang UU Cipta Kerja

NU Online · Rabu, 11 Maret 2020 | 08:30 WIB

Diskusi Publik Omnibus Law di Aula SC Kampus 1 UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (11/3). (Foto: NU Online/Abd Rahman Ahdori)

Abdul Rahman Ahdori

Kontributor

Download PDF

Ciputat, NU Online
Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta meminta kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji lagi Undang-Undang Cipta Kerja.

RUU yang saat ini masih dimatangkan oleh pemerintah tersebut dinilai tidak mengakomodiasi keinginan masyarakat sepenuhnya. Hal itu dibuktikan dari banyaknya penolakan di masyarakat.

"Penyusunan UU ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak melibatkan masyarakat. Pemerintah harus bisa mengkaji lagi secara bersama-sama dengan masyarakat," kata Ketua Dema FITK UIN Jakarta Thoriq Majid ditemui di sela-sela kegiatan Diskusi Publik Omnibus Law di Aula SC kampus 1 UIN Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (11/3) siang.

Ia menambahkan, jika pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat maka UU tersebut secara tidak langsung sudah tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa. Artinya, disinyalir kuat hanya untuk kepentingan elit tertentu.

Sejak tiga bulan terakhir, lanjut Thoriq, mahasiswa UIN Jakarta fokus menggali lebih dalam apa sesungguhnya target pemerintah terkait UU cipta lapangan kerja ini. Dalam diskusi-diskusi itu, pihaknya ingin memberikan pemahaman dua sudut pandang.

"Pertama apa alasan mahasiswa harus menolak, kedua apa alasan mahasiswa harus menerima UU ini," tuturnya.

Seperti kita ketahui, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Undang-undang sapu jagat itu diharapkan mampu memacu perekonomian Indonesia.

Namun, sejumlah pihak memandang RUU tersebut berpotensi banyak melanggar hukum, karena pemerintah dianggap membabat banyak UU seenaknya.

Selain itu dalam UU tersebut presiden bisa merubah UU melalui peraturan pemerintah. Masalah ini pun dianggap berbahaya karena akan banyak mengakomodir kepentingan golongan tertentu dan akan berdampak buruk kepada masyarakat.

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori

Editor: Kendi Setiawan

Editor: Kendi Setiawan

Kontributor: Abdul Rahman Ahdori

Terpopuler

Ketua PBNU Sebut Demo di Pati sebagai Pembangkangan Sipil, Rakyat Sudah Mengerti Politik

Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045

Khutbah Jumat: Kemerdekaan Sejati Lahir dari Keadilan Para Pemimpin

Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia ke-80, Meneladani Perjuangan Para Pahlawan

Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal

Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan

Terkini

Lihat Semua

Jakarta

Tanggapi Gerakan Rakyat Pati, PWNU DKI Ingatkan Kepala Daerah di Jakarta Tak Bersikap Arogan

Ahad, 17 Agustus 2025 | 19:00 WIB

Jatim

HUT Ke-80 RI, Masyarakat Perlu Teladani Sikap Keberanian dan Keikhlasan Para Pendiri Bangsa

Ahad, 17 Agustus 2025 | 18:00 WIB

Cerpen

Cerpen: Asal Muasal Kebiadaban

Ahad, 17 Agustus 2025 | 17:00 WIB

Nasional

Guru Non-ASN Tanggapi Sri Mulyani: Negara Tak Boleh Lepas Tangan soal Kesejahteraan

Ahad, 17 Agustus 2025 | 16:00 WIB

Jateng

Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD

Ahad, 17 Agustus 2025 | 15:00 WIB

Mahasiswa UIN Jakarta Minta Pemerintah Kaji Ulang UU Cipta Kerja

Selidiki Kasus AICE, Kemnaker Terjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan

Sarbumusi Jombang Serius Tangani Kasus Buruh

Sarbumusi: Negara Harus Jamin Kepastian Kerja dan Upah Pensiun

RUU Omnibus Law Hilangkan Tanggung Jawab Negara kepada Warganya

Serikat Buruh dan Pekerja Kunjungi PBNU Sampaikan Persoalan RUU Omnibus Law

Guru Non-ASN Tanggapi Sri Mulyani: Negara Tak Boleh Lepas Tangan soal Kesejahteraan

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Ketum PBNU Ajak Bangsa Teguhkan Persatuan

Gerakan Wakaf untuk Pendidikan Islam, Langkah Strategis Wujudkan Kemandirian Perguruan Tinggi

Diskusi Pra-Bahtsul Masail, LBM PBNU Bahas Isu Hak untuk Dilupakan

Pengamat Sebut Fokus Prabowo di RAPBN 2026 Berpotensi Korbankan Sektor Lain

Selidiki Kasus AICE, Kemnaker Terjunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan

Sarbumusi Jombang Serius Tangani Kasus Buruh

Sarbumusi: Negara Harus Jamin Kepastian Kerja dan Upah Pensiun

RUU Omnibus Law Hilangkan Tanggung Jawab Negara kepada Warganya

Serikat Buruh dan Pekerja Kunjungi PBNU Sampaikan Persoalan RUU Omnibus Law

Omnibus Law Cipta Kerja Kurangi Perlindungan Buruh

Guru Non-ASN Tanggapi Sri Mulyani: Negara Tak Boleh Lepas Tangan soal Kesejahteraan

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Ketum PBNU Ajak Bangsa Teguhkan Persatuan

Gerakan Wakaf untuk Pendidikan Islam, Langkah Strategis Wujudkan Kemandirian Perguruan Tinggi

Diskusi Pra-Bahtsul Masail, LBM PBNU Bahas Isu Hak untuk Dilupakan

Pengamat Sebut Fokus Prabowo di RAPBN 2026 Berpotensi Korbankan Sektor Lain

F-Buminu Sarbumusi Desak Pemerintah Hentikan Praktik Perdagangan Buruh Migran

Kiai Miftach Jelaskan Anjuran Berserah Diri saat Alami Kesulitan

Demokrasi di Titik Nadir, Gusdurian Ingatkan Pemerintah Tak Semena-mena Naikkan Pajak dan Buat Kebijakan Sembrono