Habib Luthfi: Berikan Banom Hak Suara
NU Online · Ahad, 7 Maret 2010 | 12:04 WIB
Badan Otonom (Banom) dan Lembaga-lembaga yang bernaung di bawah bendera Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hendaknya menjadi dapat peserta penuh Muktamar ke-32 NU dan diberi hak suara dalam pemilihan ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan juga Rois 'Am Syuriyahnya. Selain itu, jika Badan Otonom dan lembaga turut menjadi peserta penuh Muktamar, maka juga berhak bersuara dalam setiap persidangan di Muktamar.
Pendapat ini disampaikan oleh Mursyid 'Am Jam'iyyah Ahlit Thoriqoh Mu'tabaroh an-Nahdliyah (JATMAN) Habib Luthfi bin Yahya dalam pidatonya pada acara Silaturrahmi Rais Syuriyah dan Para Kiai di Pesantren Maslakul Huda Kajen, Margoyoso Pati, Ahad (7/3).<>
"Bila Banom dan lembaga-lembaga NU memiliki suara maka berarti mereka juga turut menentukan masa depan NU. Sehingga banom dan lembaga bukan lagi sekedar alat NU, melainkan telah menjadi bagian utuh NU," terang Habib yang berdomisili di Pekalongan ini lantang.
Menurut Habib Luthfi, usulan ini merupakan bukti bahwa dirinya selaku pimpinan thoriqoh memiliki perhatian yang sangat dalam kepada NU. Usulan ini juga merupakan kepeduliannya terhadap kondisi NU selama ini yang telah terlibat terlalu banyak dengan dunia politik praktis.
"Di sini saya turut berpendapat karena saya merasa turut memiliki NU, karena NU bukan hanya dimiliki oleh para politisi yang pandai menjual suara ulama. Bahkan yang terpenting bagi NU adalah tetap tunduk dan patuh kepada para alim ulama agar tetap diberkahi Allah," tandas Habib Luthfi berapi-api. (min)
Terpopuler
1
Tim TP2GP dan Kemensos Verifikasi Pengusulan Kiai Abbas sebagai Pahlawan Nasional
2
Atas Dorongan PBNU, Akan Digelar Jelajah Turots Nusantara
3
Rais Aam Sampaikan Bias Hak dan Batil Jadi Salah Satu Pertanda Kiamat
4
Khutbah Jumat Bahasa Jawa: Keutamaan & Amalan Istimewa di Hari Asyura – Puasa, Sedekah, dan Menyantuni Yatim
5
Jejak Mbah Ahmad Mutamakkin, Peletak Dasar Keilmuan, Pesantren, dan Pemberdayaan Masyarakat di Kajen
6
Pangkal Polemik ODOL Kegagalan Pemerintah Lakukan Tata Kelola Transportasi Logistik
Terkini
Lihat Semua