Konferensi Rekonsiliasi Irak Hanya Diikuti 13 Ulama

Jakarta, NU Online
Sikap Pemerintah Indonesia yang secara terbuka mendukung sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) terhadap Iran tampaknya berbuntut pada penyelenggaraan pertemuan ulama se-dunia dalam Konferensi Rekonsiliasi Irak yang digelar di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 3 - 4 April besok. Setidaknya, hal itu terungkap dari jumlah peserta yang hadir, yakni hanya 13 ulama saja.

Direktur Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Umar Hadi, Senin (2/4) malam mengatakan, sedikitnya sudah ada 13 ulama yang menyatakan konfirmasi untuk datang ke Bogor. Mereka adalah Mohammad Mahdi Alfifie (Iran), Abdul Amier (Lebanon ), Datok Sri Tan Sri Sanusi (Malaysia), KH Hasyim Muzadi, Syafii Maarif, Jalaluddin Rakhmat, KH Said Agil Siroj,Yunahar Ilyas (Indonesia).

Adapun sejumlah ulama kunci Sunni dan Syiah yang membatalkan kehadirannya antara lain Sheikh Mohammed Rasheed Kabbani (Mufti Lebanon), Abdul Amir Qobbalan (Wakil Ketua Dewan Tinggi Islam Syiah di Lebanon), Ziyaduddin Al-Ayyubi (Menteri Wakaf Suriah), Sheikh Azhar Tantawi dari Mesir,Abdullah Al Turki (Sekjen Rabitah Alam al-Islami di Arab Saudi), Ayatullah Sayyed Mahmoud Hashemi Shahrudi (Ketua Mahkamah Agung Iran), dan Ayatullah Muhammad Ali Attaskiri (tokoh Syiah Iran).

Padahal, pertemuan ulama se-dunia perwakilan kelompok Sunni dan Syiah yang akan membahas rekonsiliasi Irak dan upaya perdamaian di Timur Tengah itu rencananya bakal diikuti 20 hingga 25 ulama. Mereka yang diundang adalah tokoh kunci pada masing-masing kelompok.

Dukungan Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi DK PBB nomor 1747 yang menjatuhkan sanksi berat bagi Iran itu diduga menjadi sebab pembatalan sejumlah tokoh kunci ulama Sunni dan Syiah. Pemerintah Indonesia, lewat keputusan itu, dinilai telah berpihak atau tidak lagi bersikap netral.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr KH Hasyim Muzadi, penggagas pertemuan tersebut, mengungkapkan, semula para ulama Sunni dan Syiah menyambut baik pertemuan itu, namun syaratnya Indonesia harus benar-benar netral. Karena forum itu tidak semata kepentingan Syiah, dan tidak pula semata kepentingan Sunni, tetapi ukhuwah islamiah (persaudaraan umat Islam), serta tidak di bawah bayang-bayang Amerika Serikat atau Israel.

Meski demikian, Umar membantah anggapan bahwa pembatalan sejumlah ulama itu dikarenakan sikap politik luar negeri Indonesia yang mendukung resolusi DK PBB bagi Iran. Menurutnya, hal itu lebih disebabkan persoalan teknis semata, yakni karena pada 1–2 April lalu ada pertemuan yang sama yang digelar di Mesir.

”Di antara para ulama yang ikut pertemuan itu kecapaian, jadi nggak bisa ikut,” ungkapnya. Meski tidak dihadiri para ulama tersohor itu, Umar mengaku optimistis pertemuan yang digelar selama dua hari besok bisa memenuhi target pertemuan. (rif)