Gerakan Nurani Bangsa: Kritik Keras kepada Pemerintah sebagai Wujud Cinta Tanah Air

Jakarta, NU Online

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menegaskan bahwa kritik keras yang mereka sampaikan kepada pemerintah bukanlah bentuk penentangan, melainkan wujud cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kritik itu dimaksudkan agar roda pemerintahan tetap berjalan sesuai etika, kemanusiaan, dan kepatutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Agama RI 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin dalam konferensi pers yang digelar GNB di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta, pada Rabu (3/9/2025).

Menurut Lukman, berbagai tindak kekerasan dan represifitas aparat dalam penanganan demonstrasi, serta aksi berlebihan yang berujung pada perusakan fasilitas publik dan penjarahan, menjadi ancaman serius bagi kehidupan kebangsaan.

"Nilai-nilai kemanusiaan telah tergerus. Itulah kenapa kami merasa perlu menyampaikan pesan kebangsaan. Kritik keras yang kami sampaikan sejatinya wujud dari rasa cinta kepada bangsa, negara, dan juga pemerintahan. Sebab tanpa pemerintahan, kehidupan kita akan jauh lebih buruk," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meski kritik tajam ditujukan kepada pemerintah, tujuannya bukan untuk melemahkan, melainkan agar jalannya pemerintahan kembali sesuai dengan nilai kemanusiaan dan kepatutan.

Sementara itu, tokoh GNB lainnya, Alissa Wahid, menilai bahwa demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 20250lalu berbeda dengan demonstrasi sebelumnya.

Menurut Alissa, kemarahan rakyat kali ini dilatarbelakangi rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap para pejabat negara.

"Kepercayaan itu seperti oksigen. Saat ada, tidak terasa. Tetapi ketika hilang, kita semua sesak napas. Dan sekarang, rakyat sudah sesak napas karena ketidakpercayaan itu begitu kuat," ujar Alissa.

Ia menambahkan, kemarahan rakyat bukan hanya dipicu oleh peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek online, melainkan akumulasi dari berbagai persoalan.

"Kemarahan terhadap DPR, pemerintah, politisi, dan terutama terhadap kepolisian, itu sudah menumpuk. Kekerasan eksesif polisi sudah berkali-kali terjadi dan teriakan rakyat tidak pernah diindahkan," tambahnya.

Alissa mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada penanganan penjarahan atau aksi anarkis, tetapi juga memperhatikan keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Senada dengan itu, Franz Magnis Suseno menilai demonstrasi merupakan luapan frustrasi rakyat yang selama bertahun-tahun merasa tidak dihiraukan.

"Sudah 80 tahun merdeka, tapi masyarakat masih melihat pejabat memperkaya diri sendiri. Itu meledak jadi kemarahan. Namun, penjarahan dan pembakaran bukan bagian dari aspirasi rakyat. Itu ada pihak yang menunggangi," tegasnya.

Gomar Gultom juga menilai momentum ini harus menjadi refleksi bagi parlemen dan pemerintah.

"Demo sekarang justru banyak berisi tuntutan agar parlemen berbenah. Anggota DPR harus sadar, bila perlu direcall kalau mencederai hati rakyat," ujarnya.

Sementara itu, Eks Pimpinan KPK Laode M Syarif menyoroti ketimpangan postur anggaran negara. Menurutnya, alokasi besar untuk pertahanan dan kepolisian dibandingkan dengan sektor lain yang lebih menyentuh rakyat merupakan bentuk ketidakadilan.

"Kalau masukan dari para sesepuh bangsa hanya didengar tanpa dijalankan, itu artinya pemerintah tuli. Itu tidak boleh," tegas Laode.

Gerakan Nurani Bangsa juga menyerukan agar pemerintah tidak menutup diri dari kritik publik, menghentikan kekerasan aparat, dan memastikan setiap kebijakan dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.

Adapun tokoh GNB yang hadir dalam forum tersebut antara lain Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ignatius Kardinal Suharyo, Pdt Gomar Gultom, Franz Magnis Suseno SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Laode M. Syarif, Ery Seda, A. Setyo Wibowo SJ, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Wahid.