“Sebuah ilmu jangan hanya didudukkan pada posisi elitis melalui kajian. Ilmu bukan hanya di dalam kelas, tapi ilmu harus didekatkan dengan realitas,”kata Masykuri saat mengisi materi di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Satuan Komunitas (Sako) Pramuka Ma’arif NU di Rivoli Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Menurutnya, jika ilmu hanya dijadikan sebagai bahan kajian di dalam lingkungan sekolah atau perguruan tinggi, maka pelajar akan mengalami kegelisahan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang ini saja, sambungnya, Indonesia dinilai mulai merasakan kegelisahannya.
“Kenapa negara kita sekarang ini gelisah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Kenapa Pak Jokowi seringkali marah-marah? Itu karena masyarakat Indonesia, bahkan lembaga pendidikan hanya mempersiapkan anak memiliki intelegensi bagus, memiliki intelektualitas bagus, tapi mereka tidak familiar terhadap realitas. Dia tidak melihat realitas dan dia tidak melakukan eksperimen-eksperimen di masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, kurikulum 2013 yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan M Nuh saat itu merupakan sebuah jawaban yang nyata dalam upaya mendekatkan ilmu pada realitas.
Namun, ia menyayangkan karena banyak pihak yang menentang penerapan kurikulum tersebut, sehingga tidak ada perhatian yang optimal untuknya.
”(Kurikulum) itu tidak serta merta diterima oleh kelompok-kelompok lain karena itu adalah produk dari tokoh Nahdlatul Ulama. Itu produknya Pak Nuh itu,” ucapnya.
Padahal, sambungnya, M Nuh memunculkan kurikulum tersebut berdasarkan studi kelayakan sekolah dan universitas di berbagai negara, seperti di Universitas McGill Kanada dan University of Western Australia.
“Saya melihat sendiri anak-anak sekolah SLTP, SLTA. Dia dekat dengan realitas pendidikan, tidak diposisikan dalam konteks yang elitis di dalam kelas, yang hanya menjadi sebagai sebuah kajian belaka, tapi dia dekat dengan realitas,” ucapnya.
Pewarta: Husni Sahal
Editor: Abdullah Alawi
Terpopuler
1
Sumodiningrat adalah Sumodiningrat, bukan Habib Hasan bin Yahya
2
MK Pertahankan Batas Usia 30 Tahun untuk Gubernur dan 25 Tahun untuk Bupati/Walikota
3
Putusan MK soal Perubahan Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024
4
Putusan MK Diabaikan, Warganet Ramai-Ramai Unggah 'Peringatan Darurat'
5
Pertaruhan Muktamar PKB di Tengah Hilangnya Momentum Rekonsiliasi dengan PBNU
6
Mengenal Laskar Asybal Bentukan KH Abbas Abdul Jamil Buntet
Terkini
Lihat Semua