Jakarta, NU Online
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan kekecewaan terhadap Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang memberi kesempatan kepada Jemaah Ahmadiyah melaksanakan ajarannya.
Ketua MUI KH Kholil Ridwan bahkan menyatakan Pemerintah Indonesia telah mengotori tanah suci Makkah dan Madinah terkait dengan keputusan Bakorpakem itu.<>
"Pasalnya, keputusan ulama di dunia sudah menyatakan bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam, yang berarti tidak boleh masuk ke Mekkah,” katanya dalam acara pertemuan MUI dengan Forum Umat Islam (FUI), di Jakarta, Rabu (16/1).
Sebelumnya rapat intensif yang digelar Bakorpakem memutuskan memberi kesempatan kepada jemaah Ahmadiyah melaksanakan ajarannya dengan syarat dapat membuktikan pengakuannya dalam 12 butir penjelasan yang mereka keluarkan.
Menurut Kholil Ridlwan, putusan Bakorpakem terhadap Ahmadiyah itu sangat tidak aspiratif sesuai dengan keinginan umat Islam di tanah air.
Dengan putusan terhadap Ahmadiyah itu, kata dia, berarti sudah tiga aspirasi umat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah.
"Hal ini menunjukkan Bakor Pakem yang menghantarkan keberadaan Ahmadiyah menjadi legal, sangat tidak aspiratif," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, MUI tidak terlibat dan bertanggung jawab atas keluarnya keputusan Bakorpakem terkait Ahmadiyah.
"Semula akan dikonsultasikan dahulu dengan MUI, ternyata tidak dan langsung dibawa dan diputuskan," katanya.
Ia menegaskan MUI sendiri tetap bersikap bahwa Ahmadiyah tetap sebagai aliran sesat dan akan disampaikan kepada pemerintah seiring Bakorpakem sudah mengeluarkan keputusan tentang aliran Ahmadiyah.
"Kita akan merumuskan surat yang akan dikirim ke pemerintah, bahwa Ahmadiyah itu belum berubah dan tetap sesat," katanya. (ant/nam)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan kekecewaan terhadap Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang memberi kesempatan kepada Jemaah Ahmadiyah melaksanakan ajarannya.
Ketua MUI KH Kholil Ridwan bahkan menyatakan Pemerintah Indonesia telah mengotori tanah suci Makkah dan Madinah terkait dengan keputusan Bakorpakem itu.<>
"Pasalnya, keputusan ulama di dunia sudah menyatakan bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam, yang berarti tidak boleh masuk ke Mekkah,” katanya dalam acara pertemuan MUI dengan Forum Umat Islam (FUI), di Jakarta, Rabu (16/1).
Sebelumnya rapat intensif yang digelar Bakorpakem memutuskan memberi kesempatan kepada jemaah Ahmadiyah melaksanakan ajarannya dengan syarat dapat membuktikan pengakuannya dalam 12 butir penjelasan yang mereka keluarkan.
Menurut Kholil Ridlwan, putusan Bakorpakem terhadap Ahmadiyah itu sangat tidak aspiratif sesuai dengan keinginan umat Islam di tanah air.
Dengan putusan terhadap Ahmadiyah itu, kata dia, berarti sudah tiga aspirasi umat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah.
"Hal ini menunjukkan Bakor Pakem yang menghantarkan keberadaan Ahmadiyah menjadi legal, sangat tidak aspiratif," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, MUI tidak terlibat dan bertanggung jawab atas keluarnya keputusan Bakorpakem terkait Ahmadiyah.
"Semula akan dikonsultasikan dahulu dengan MUI, ternyata tidak dan langsung dibawa dan diputuskan," katanya.
Ia menegaskan MUI sendiri tetap bersikap bahwa Ahmadiyah tetap sebagai aliran sesat dan akan disampaikan kepada pemerintah seiring Bakorpakem sudah mengeluarkan keputusan tentang aliran Ahmadiyah.
"Kita akan merumuskan surat yang akan dikirim ke pemerintah, bahwa Ahmadiyah itu belum berubah dan tetap sesat," katanya. (ant/nam)
Terpopuler
1
Kemenag Tetapkan Gelar Akademik Baru untuk Lulusan Ma’had Aly
2
LKKNU Jakarta Perkuat Kesehatan Mental Keluarga
3
Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Cemas, Menyoal Politisasi Sejarah hingga RUU Perampasan Aset
4
3 Alasan Bulan Kedua Hijriah Dinamakan Safar
5
Kopri PB PMII Luncurkan Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk 2.000 Kader Perempuan
6
Anggapan Safar sebagai Bulan Sial Berseberangan dengan Pandangan Ulama
Terkini
Lihat Semua
